Sebanyak 280 pelontar granat dan ribuan amunisi daya ledak tinggi di Bandara Soekarno Hatta dan diakui sebagai milik Polri. Menanggapi hal tersebut Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menegaskan masalah pembelian senjata tidak menyebabkan gangguan keamanan nasional.
“Saya jamin itu. Yang bisa saya jamin adalah masalah internal ini terselesaikan dan tidak mengganggu keamanan nasional secara menyeluruh,” kata Wiranto seusai mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Monomen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta, Minggu 1 Oktober 2017.
Wiranto mengungkapkan banyak hal yang tidak perlu menjadi komoditas publik dan banyak masalah yang perlu diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat serta dengan cara koordinasi.
“Tugas saya sebagai Menkopolhukam, atas perintah Presiden, mengoordinasikan semua lembaga di bawah saya untuk sama-sama kita selesaikan. Maka kalau saya harus menyampaikan secara menyeluruh proses itu kepada publik, saya kira publik bukan satu tempat untuk kita jadikan diskursus untuk masalah seperti ini,” katanya.
Wiranto berharap masyarakat memberi kesempatan kepada dirinya untuk bersama-sama Panglima TNI, Kapolri, BIN, Pindad, serta semua pihak yang terlibat masalah pengadaan senjata untuk berkoordinasi menyelesaikan kisruh ini.
“Karena ini domain kami, ya. Kemudian nanti hasilnya, saya nanti panggil wartawan, ayo kita bicarakan apa yang sudah kita hasilkan dari koordinasi yang tuntas itu,” katanya.
Wiranto berharap agar semua pihak tidak mengambil spekulasi, bahkan “digoreng” terkait kisruh senjata yang akhir-akhir ini mencuat.
“Ini masalah digoreng lagi. Maka saya nggak berbicara, Panglima TNI juga enggak ngomong. Kapolri juga enggak ngomong. Karena apa, kalau kita ngomong, pasti digoreng lagi,” katanya.
Menko Polhukam meminta untuk dihentikan dulu semua spekulasi dan pihaknya akan koordinasi internal, dan setelah selesai akan disampaikan kepada publik.
Wiranto menjelaskan jika senjata tidak bisa diproduksi, maka bisa diimpor tapi hal tersebut harus sesuai dengan Undang-undang yang ada.
Namun Menko Polhukam kembali meminta untuk menghentikan semua spekulasi terkait kisruh senjata tersebut. “Kita sesuaikan tapi tidak perlu dibicarakan di publik. Kita stop. Kita stop dulu,” katanya.
Terkait pembelian senjata untuk Brimob, Wiranto mengatakan di masa lalu polisi punya Brimob yang dilibatkan dalam operasi tempur.
“Bagaimana sekarang, kenyataan itu. Enggak sederhana tapi nanti kita selesaikan. Tapi enggak mengganggu keamanan nasional. Saya jamin,” kata Wiranto dikutip Antara.
Sebelumnya dilaporkan Senjata yang dikirim dari Bulgaria itu tertahan di gudang UNEX area kargo Bandar Udara Soekarno-Hatta sejak Jumat malam, 29 September 2017, karena belum mendapat rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis TNI. Impor senjata tersebut di antaranya terdiri atas Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) 280 pucuk dan 5.932 butir amunisi.
Kepala Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail, dalam jumpa pers pada Sabtu malam, 30 September 2017, membenarkan adanya impor senjata pelontar granat untuk Korps Brimob. Namun dia mengaku impor yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur. Senjata yang berjarak tembak sekitar 100 meter tersebut biasanya digunakan untuk penanganan huru-hara.
