Pemerintah Inggris menangguhkan bantuan keuangan ke militer Myanmar di tengah kekerasan yang terus berlanjut di negarayang sebelumnya dikenal dengan nama Birma tersebut.
Kekerasan di negara bagian Rakhine telah melihat lebih dari 400.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Kepala hak asasi manusia PBB bahkan mengatakan kekerasan tersebut merupakan contoh tentang pembersihan etnis.
Kementerian Pertahanan sebagaimana dilaporkan BBC Selasa 19 September 2017 mengatakan telah menangguhkan dana sebesar 300.000 poundsterling per tahun sampai situasi saat ini teratasi. Dana tersebut digunakan untuk mendanai pendidikan militer negara tersebut.
“Mengingat kekerasan yang sedang berlangsung dan keprihatinan mendalam kami tentang pelanggaran hak asasi manusia yang sedang terjadi, kami telah memutuskan untuk menangguhkan pelatihan pendidikan yang diberikan kepada militer Birma sampai ada resolusi yang dapat diterima atas situasi saat ini. ”
Sebelumnya, pemimpin de facto Myanmar, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, mengatakan bahwa tidak ada konflik di wilayah tersebut sejak 5 September dan tidak ada operasi pembersihan selama dua minggu.
Namun wartawan BBC Jonathan Head, yang melaporkan dari negara tetangga Bangladesh, mengatakan bahwa dia telah melihat sebuah desa dibakar pada 7 September, dan kolom asap menunjukkan bahwa daerah lain telah mengalami nasib yang sama.
Suu Kyi mendapat kecaman keras dari ketua PBB Antonio Guterres, yang mengatakan bahwa dia memiliki “kesempatan terakhir” untuk menghentikan serangan militer.
Berbicara kepada program HARDtalk BBC, Sekretaris Jenderal PBB mengatakan bahwa jelas militer Myanmar “masih berada di atas angin” di negara tersebut.
Sementara Kepala Hak Asasi Manusia PBB Zeid Raad Al Hussein mengatakan pada 19 September bahwa operasi keamanan “adalah contoh jelas tentang pembersihan etnis”, dan menyerukan diakhirinya operasi militer yang kejam.
