Amerika sudah berulang kali mengeluh pada akan sikap China yang dinilai tidak membantu dalam menekan Korea Utara untuk menghentikan program nuklir dan rudalnya.
Bahkan meski sanksi terakhir Dewan Keamanan PBB setelah uji nuklir 3 September 2017 lalu diambil dengan suara bulat, artinya China juga setuju, komentar yang dikeluarkan Beijing setelahnya layak membuat Amerika jengkel.
Setelah resolusi Dewan Keamanan PBB pada 11 September, kantor berita resmi China Xinhua mengeluarkan sebuah komentar yang menyatakan bahwa pemerintah Trump melakukan kesalahan dengan mengajukan sanksi yang lebih dalam daripada memilih menggunakan jalur diplomatic.
“Amerika perlu beralih dari isolasi ke komunikasi untuk mengakhiri ‘lingkaran tak berujung’ di semenanjung Korea di mana tes nuklir dan rudal memicu sanksi yang lebih keras dan sanksi yang lebih berat mengundang pengujian lebih lanjut,” kata Xinhua.
Pernyataan China ini terbukti karena kemudian Korea Utara justru meluncurkan kembali rudal antarbenua mereka yang melintasi udara Jepang dan jatuh di Pasifik.
Amerika meragukan komitmen China untuk memberlakukan sanksi, karena beberapa orang dan perusahaan China telah terbukti di masa lalu karena melanggar sanksi PBB dengan tidak memotong hubungan dengan Korea Utara.
Setelah putaran terakhir sanksi PBB terhadap Pyongyang pada bulan Agustus, Amereka mengeluarkan satu set tambahan sanksi terhadap individu dan perusahaan China karena diduga membantu program senjata Korea Utara.
Hal ini membuat China semakin tidak suka dengan gaya Amerika dengan menuduh Washington “sangat melanggar” hukum internasional dengan memberi sanksi kepada perusahaan dan individu China.
“Siapa yang memberi Washington hak untuk membuat keputusan di mana perusahaan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB?” kata komentar tersebut.
Ely Ratner, mantan penasihat keamanan nasional pemerintahan Obama dan pakar China di Dewan Hubungan Luar Negeri Amerika , mengatakan kepada DW bahwa pemerintah Trump kemungkinan akan mengenakan sanksi tambahan terhadap perusahaan, bank, dan individu China yang terus melakukan bisnis dengan Pyongyang.
“Pemerintah China tidak akan menyukai ini, tapi mereka harus menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memberlakukan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mereka pilih,” kata Ratner.
Seorang petugas administrasi Trump mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa “sanksi sekunder” semacam itu terhadap bank-bank China dan perusahaan lain ditahan untuk saat ini sehingga memberi waktu kepada China untuk menunjukkan bahwa mereka siap untuk menerapkan sanksi sanksi terakhir dan sebelumnya.
