Presiden Amerika Donald Trump ngotot menuduh Iran telah melanggar perjanjian nuklir. Bahkan pada April 2017 lalu memerintahkan peninjauan penghentian sanksi terhadap negara tersebut.
Tetapi sepertinya Trump harus gigit jari. Kepala badan pengawas nuklir PBB pada 11 September 2017 justru mengatakan Iran telah bermain sesuai peraturan yang ditetapkan dalam kesepakatan nuklir yang ditandatangani dengan enam kekuatan dunia pada tahun 2015.
Sesui kesepakatan Departemen Luar Negeri Amerika harus memberi tahu Kongres setiap 90 hari tentang kepatuhan Iran terhadap kesepakatan tersebut. Batas waktu berikutnya adalah bulan Oktober, dan Presiden Donald Trump mengatakan pada saat itu, Amerika Serikat akan menyatakan bahwa Iran tidak patuh.
Yukiya Amano, kepala Badan Energi Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA), mengatakan bahwa Iran tidak melanggar janji dan tidak menerima perlakuan khusus.
“Komitmen terkait nuklir yang dilakukan oleh Iran di bawah [kesepakatan] sedang dilaksanakan,” katanya dalam pidato pada pertemuan kuartalan Dewan Gubernur IAEA yang beranggotakan 35 orang.
Sebagian besar sanksi terhadap Iran dicabut 18 bulan yang lalu berdasarkan kesepakatan tersebut dan, meski telah melampaui batas persediaan satu bahan kimia, hal tersebut telah menganut batasan utama yang dikenakan padanya.
Pada bulan April, Trump memerintahkan peninjauan apakah penghentian sanksi terhadap Iran terkait dengan kesepakatan nuklir, yang dinegosiasikan di bawah Presiden Barack Obama, berada dalam kepentingan keamanan nasional AS. Dia menyebutnya sebagai “kesepakatan terburuk yang pernah dinegosiasikan.”
Duta Besar Amerika untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nikki Haley, berkunjung ke Wina bulan lalu untuk berbicara dengan Amano tentang Iran dan menanyakan apakah IAEA berencana untuk memeriksa lokasi militer Iran, sesuatu yang dia minta.
Iran telah menerapkan Protokol Tambahan, yang berlaku di belasan negara dan memberi akses IAEA ke lokasi, termasuk lokasi militer, untuk mengklarifikasi pertanyaan atau inkonsistensi yang mungkin timbul.
“Kami akan terus menerapkan Protokol Tambahan di Iran seperti yang kita lakukan di negara lain,” kata Amano.
Selain itu, IAEA dapat meminta akses ke situs-situs Iran termasuk militer jika ada kekhawatiran tentang kegiatan atau materi yang akan melanggar kesepakatan tersebut.
