Dengan suara bulat, Dewan Keamanan (DK) PBB pada Senin 11 September 2017 mensahkan resolusi untuk memberlakukan sanksi baru pada Korea Utara terkait uji coba nuklir yang dilakukan engara tersebut pada 3 September. Sanksi kali ini menyasar import minyak dan eksport tekstil.
Resolusi ini menjadi tindakan ketiga DK PBB pada negara Asia itu dalam lima pekan, membatasi seluruh pasokan minyak ke Korea Utara hampir 30 persen dan 55 persen pengurangan pasokan gas, diesel dan bahan bakar minyak berat. Selain itu juga melarang semua eksport tekstilnya yang bernilai US$800 juta serta dan pengiriman sebanyak 93.999 tenaga kerja Korea Utara ke luar negeri.
“Dengan tindakan baru tersebut, 90 persen eksport Korea Utara sekarang dilarang, kata Nikki Haley, Duta Besar AS untuk PBB,” kepada DK setelah pemungutan suara itu.
Duta Besar Inggris Matthew Rycroft mengatakan apa yang dilakukan DK pada Senin bertujuan untuk memperlihatkan bahwa provokasi Pyongyang akan menghadapi konsekuensi.
Wakil Tetap China untuk PBB Liu Jieyi mengutuk uji-coba nuklir Korea Utara pada 3 September, dan mengatakan China berkomitmen pada denuklirisasi Semenanjung Korea.
Ia mendesak DPRK agar mematuhi aspirasi tersebut dan keinginan masyarakat internasional, mematuhi resolusi Dewan Keamanan, menahan diri dari peluncuran rudal lain atau uji-coba nuklir, dan kembali ke jalur denuklirisasi.
Ia menyatakan resolusi Senin juga kembali menyampaikan perlunya untuk memelihara perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea dan di Asia Timur-laut, menyelesaikan masalah itu secara damai, melanjutkan pembicaraan enam pihak dan penurunan ketegangan di Semenanjung Korea.
“Masalah nuklir Semenanjung Korea harus diselesaikan secara damai. Tindakan terpadu harus dilakukan untuk menyeimbangkan keprihatinan yang sah semua pihak,” kata Liu.
Resolusi Senin disahkan setelah resolusi DK pada 5 Agustus, yang menjatuhkan larangan atas eksport batu-bara, besi, bijih besi, lead, bijih lead, dan makanan laut dari Korea Utara , selain tindakan pembatasan lain.
Dewan Keamanan juga mensahkan satu pernyataan presiden pada 29 Agustus –yang mengutuk peluncuran rudal balistik Korea Utara yang melintasi wilayah Jepang sehari sebelumnya serta peluncuran rudal lain pada 25 Agustus.
Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia mencela bahwa resolusi baru itu tidak cukup mempertimbangkan Rusia sehubungan dengan penyelesaian damai masalah tersebut melalui cara politik dan diplomatik.
Sebelumnya Presiden Vladimir Putin juga mengatakan berbagai sanksi terbukti tidak berefek pada upaya program nuklir dan rudal Korea Utara. Menurutnya cara ini tidak efektif. “Korea Utara memilih makan rumput daripada menghentikan program nuklirnya,” kata Putin.
Dan apakah sanksi kali ini juga akan berefek? Atau justru akan menjadikan Kim Jong un makin garang. Kita tunggu saja
