Aturan kaku yang melarang penawar tunggal, daftar hitam perusahaan karena dituduh terlibat korupsi dan aturan lain memaksa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi untuk membatalkan tender pengadaan peralatan militer senilai setidaknya US$ 25 miliar atau sekitar Rp333 triliun selama tiga tahun terakhir.
Pembatalan termasuk keputusan bulan lalu untuk menarik pesanan membeli 44.000 senapan mesin ringan meski ada peringatan dari lembaga pengawas negara bahwa adanya kekurangan senjata serius dialami militer India.
Meski perselisihan perbatasan dengan China telah mereda, Kepala Angkatan Bersenjata India memperingatkan bahwa pertemuan semacam itu akan meningkat di masa depan. Sebuah laporan dari pengawas pengeluaran India pada bulan Juli menunjukkan bahwa militer tidak memiliki cukup amunisi untuk berperang dan menyalahkan lambatnya pengadaan barang tersebut.
“Gagasan tentang prosedur pengadaan pertahanan adalah untuk memastikan bahwa angkatan bersenjata dilengkapi dengan kemampuan terbaik yang bisa diberikan negara, tidak pernah ada niat untuk mencegah pengadaan,” kata K.V. Kuber, analis pertahanan independen berbasis di New Delhi.
“Dengan membatalkan kontrak yang akan segera terjadi, selain merampas kekuatan platform militer yang mereka butuhkan, hal itu menyebabkan defisit kepercayaan pada industri ini, baik domestik maupun asing.”
Pembatalan lain termasuk tender senilai US$ 20 miliar untuk pengadaan 126 pesawat tempur, yang dikeluarkan pertama pada tahun 2007. Perintah tersebut ditarik setelah Modi pada tahun 2015 dan memutuskan untuk membeli hanya 36 pesawat Rafale langsung dari pemerintah Prancis.
Kemudian pengadaan pesawat tanker senilai US $ 1,6 miliar yang ditenderkan satu dekade yang lalu juga dibatalkan pada 2010 karena pemerintah India menganggap harganya terlalu mahal. Tender dilakukan ulang kemudian diputuskan pesawat tanker Airbus 330 dipilih, tetapi lagi-lagi dibatalkan pada 2014 dengan alasan yang sama.
“A330MRTT telah dua kali muncul sebagai pilihan yang lebih disukai untuk kebutuhan Angkatan Udara India untuk tanker pengisian bahan bakar udara, namun, karena alasan yang tidak sepenuhnya dipahami oleh kami, dua kali tender itu ditarik,” kata Sunny Guglani, Juru Bicara Airbus untuk India sebagiamana dilaporkan Bloomberg Selasa 5 September 2017.
Guglani juga mengacu pada rencana India untuk membeli 197 helikopter utilitas ringan untuk tentara yang ditempatkan di medan tempur tertinggi di dunia wilayah Himalaya. Proses akuisisi dibatalkan tiga kali dengan yang terbaru pada tahun 2014.
Sekarang, India dan Rusia telah sepakat untuk memproduksi helikopter Kamov Ka-226T Rusia di India untuk memenuhi persyaratan angkatan bersenjata, dan 15 tahun telah berlalu sejak tender pertama untuk helikopter dikeluarkan pada tahun 2003.
Juru bicara Kementerian Pertahanan India Nitin Wakankar tidak mau berkomentar dengan masalah ini. Sementara itu Pemerintah pada hari Minggu menunjuk Nirmala Sitharaman sebagai menteri pertahanan wanita pertama India dalam 35 tahun.
Berikut beberapa kontrak senjata yang dibatalkan:
- Kontrak pengadaan 65.678 senapan serbu senilai $ 750 juta, dibatalkan pada bulan Juni 2015, dan 44.600 karaben senilai US$ 500 juta dibatalkan pada 2016),
- Kontrak pengadaan 204 kendaraan lapis baja senilai US$ 275 juta dibatalkan pada Mei 2017.
- Kontrak pengadaan 702 kendaraan serbaguna lapis baja ringan senilai US$ 190 juta dibatalkan Agustus 2016.
- Pengadaan sebanyak 98 torpedo untuk kapal selam Scorpene Angkatan Laut India senulai US$ 200 juta dibatalkan pada Juni 2016
- Pengadaan 16 helikopter multi peran senilai US$ 300 juta, dibatalkan pada bulan Juni 2016 setelah proses selama satu dekade.
Baca juga:
