Di sebuah pangkalan militer, dua baris panjang yang terdiri dari ratusan laki-laki dan perempuan menunggu kesempatan wawancara untuk bergabung dengan militer Haiti.
Setelah selama berpuluh tahun diwarnai kudeta dan pengaruh militer, pada 1995 pemerintah Haiti memutuskan untuk membubarkan angkatan bersenjata negeri itu. Kini setelah lebih dari 20 tahun, pemerintah Haiti ingin membangun kembali angkatan bersenjatanya.
Rencana itu menarik minat ratusan pemuda Haiti yang ingin bergabung dalam militer sekaligus juga mendapatkan pekerjaan layak di negeri miskin dengan pengangguran ekstrem itu.
Untuk tahap pertama, pemerintah akan merekrut 500 pemuda berusia 18-25 tahun untuk bergabung dengan kemiliteran.
“Banyak pemuda yang setelah lulus SMA tidak mendapatkan pekerjaan, jadi ini adalah kesempatan bagi mereka untuk bekerja sekaligus mengabdi kepada negara,” kata Kapten Louicin Dieudonne, petugas perekrutan di pangkalan militer Leogane tak jauh dari ibu kota Port-au-Prince.
Proses seleksi sudah dimulai pada Senin 17 Juli 2017 dan akan terus berlanjut selama sepekan. Pembentukan kembali angkatan bersenjata ini penting di saat pasukan perdamaian PBB akan mengakhiri tugas selama 13 tahun di negeri termiskin di benua Amerika itu.
Misi Stabilisasi PBB untuk Haiti (MINUSTAH) dibentuk pada 2004 untuk mengatasi kekerasan menyusul lengsernya Presiden Jean-Bertrand Aristide.
Misi MINUSTAH ini dijadwalkan akan berakhir pada Oktober mendatang setelah kondisi negeri itu membaik serta suksesnya pemiihan umum menyusul kisruh politik selama dua tahun.
Saat resmi meninggalkan Haiti, MINUSTAH akan meninggalkan sejumlah personel pelatihan yang terdiri dari gabungan personel kepolisian dari berbagai negara.
Angkatan bersenjata Haiti dibubarkan pada 1995 oleh Presiden Jean-Bertrand Aristide, yang pada 1991 digulingkan lewat kudeta militer.
Namun, rezim yang mengkudeta Aristide tumbang pada 1994 yang memberi kesempatan bagi Aristide untuk kembali berkuasa hingga 1996. Aristide kembali menjadi presiden pada 2001 hingga dia digulingkan revolusi rakyat pada 2004.
Baca juga:
