Rusia mengaku khawatir dengan peningkatan kekuatan militer NATO yang terus berlanjut dan berusaha keras mengembalikan keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut.
“Moskow secara tradisional memperlakukan proses ekspansi NATO menuju perbatasan kita dengan ketidakpercayaan dan keprihatinan. Kami percaya bahwa ini mengancam keamanan dan keseimbangan kekuatan kita di wilayah Eurasia,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov Jumat 9 Juni 2017.
Menanggapi situasi ini, lanjutnya, tentu saja Rusia tidak akan hanya duduk dan menonton apa yang terjadi. “Tentu saja, pihak Rusia mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menyeimbangkan situasi dan melindungi kepentingan dan keamanannya sendiri, ” kata Peskov kepada wartawan.
Pada 8 Juni 2017, parlemen Ukraina menambah kekhawatiran Rusia tentang NATO yang berada di perbatasan baratnya dengan mengadopsi undang-undang, yang menyatakan keanggotaan NATO sebagai prioritas kebijakan luar negeri negara tersebut.
RUU, yang perlu ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Petro Poroshenko, menentukan bahwa salah satu prinsip dasar kebijakan luar negeri Ukraina adalah memperdalam kerja sama dengan NATO, mengintegrasikan negara tersebut ke dalam “ruang politik, ekonomi dan hukum Eropa” sebagai prasyarat untuk keanggotaan negara itu ke Uni Eropa.
Pada akhir 2014, anggota parlemen Ukraina memilih untuk membatalkan status non-blok negara tersebut dan mengadopsi sebuah doktrin militer baru, yang menempatkan bekas republik Soviet itu kembali ke jalur untuk menuju menjadi anggota NATO. Kiev sampai tahun 2020 memastikan kompatibilitas penuh angkatan bersenjata mereka dengan standar militer NATO.
Sekjen NATO Anders Fogh Rasmussen sebelumnya telah memperingatkan bahwa Ukraina akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk keanggotaan dalam aliansi pertahanan Barat. Para ahli percaya bahwa Kiev membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk memenuhi standar yang dipersyaratkan.
Baca juga:
