Dua negara sekutu Amerika Serikat di Asia, Australia dan Jepang kembali meminta Amerika Serikat untuk melakukan patroli kebebasan navigasi atau freedom-of-navigation operations (FONOP) di Laut China Selatan. Hal ini diperlukan untuk menahan gerak Beijing yang makin agresif.
Menteri Pertahanan Jepang Tomomi Inada menegaskan bahwa misi Angkatan Laut AS di laut China Selatan akan mewakili tekad AS untuk mempertahankan tatanan maritim yang terbuka, bebas dan damai.
Sementara rekannya di Canberra, Marise Payne, menyatakan bahwa Australia sangat mendukung kemampuan Angkatan Laut AS untuk menjalankan haknya untuk melakukan operasi semacam itu.
Sebelumnya Menter Pertahanan Amerika Serikat di konferensi keamanan internasional di Singapura mengatakan mengingat militerisasi Beijing tak terbantahkan atas pulau buatan manusia di bagian yang diperebutkan di Laut China Selatan pihaknya tidak dapat dan tidak akan menerima perubahan sepihak dan koersif terhadap status quo.
Para pemimpin Beijing menilai strategi Washington di Asia Pasifik “tetap tidak jelas” menyusul komentar Mattis. Menanggapi Mattis, juru bicara Kementerian Luar Negeri China sebagaimana dikutip Global Times melaporkan mengatakan, “China telah memperhatikan pidato yang tidak bertanggung jawab dari pejabat AS dan Jepang dan menyatakan ketidakpuasan dan penolakan terhadap mereka.”
Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson mengatakan kepada Senat bahwa pembangunan pulau buatan China pada dasarnya adalah “pengambilan ilegal wilayah yang disengketakan tanpa memperhatikan norma-norma internasional.”
Namun, sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada tanggal 20 Januari, Pentagon telah diberi wewenang untuk hanya mengirimkan satu tim misi misi kebebasan navigasi Laut China Selatan.
Sejumlah pengamat mulai bertanya-tanya apakah jeda tersebut mengindikasikan perubahan besar dalam sikap Washington terhadap China setelah Angkatan Laut AS mengajukan beberapa permintaan untuk melakukan misi kebebasan navigasi tetapi dilaporkan ditolak oleh Pentagon.
Seperti diketahui Destroyer USS Dewey berlayar dalam jarak enam mil laut di Mischief Reef di Kepulauan Spratly pada 26 Mei, namun laporan tersebut hanya dikonfirmasi oleh sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya.
Komandan Gary Ross di Kantor Kementerian Pertahanan Amerika mengatakan kepada Lawfare bahwa “ringkasan operasi ini akan dirilis secara terbuka dalam laporan tahunan, dan tidak lebih cepat lagi.” namun tidak akan berkomentar mengenai Dewey yang tercatat dalam rekaman tersebut.
Sementara Untuk Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa pihaknya “mengusir USS Dewey dan mengungkapkan ketidakpuasan serta penolakan kuat terhadap tindakan AS.”
Angkatan Laut Australia dan Angkatan Udara Australia juga akan terus bergerak bebas di Laut China Selatan, “seperti yang telah mereka lakukan selama berpuluh-puluh tahun,” kata Payne. “Hal ini sesuai dengan hak kebebasan navigasi dan kebebasan overflight,” tambahnya.
Angkatan Udara Amerika juga menggerakkan AP-3C Orion dari Australia ke sebuah pangkalan di Malaysia empat sampai delapan kali per tahun.
China baru-baru ini juga mengerahkan pesawat mata-mata dan peringatan dini untuk memantau pergerakan aset-aset militer di Laut China Selatan.
FONOPS telah menjadi bagian dari latihan Angkatan Laut AS sejak tahun 1983 untuk melindungi hak-hak maritim di seluruh dunia. Namun, Beijing berpendapat bahwa patroli melalui jalur air merupakan ancaman bagi kedaulatan di negara-negara Pasifik timur dan tenggara.
“Kami secara konsisten menentang negara-negara yang relevan yang mengancam dan merusak kedaulatan dan keamanan negara-negara pesisir dengan bendera kebebasan navigasi dan overflight,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang pada bulan Februari lalu.
Baca juga:
