China dan negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN menyetujui kerangka kerja untuk kode etik di Laut China Selatan. Langkah ini untuk mengurangi ketegangan di jalur laut bersengketa tersebut, kata Kementerian Luar Negeri China.
China dan ASEAN mengharapkan kerangka kerja yang disepakati Kamis 18 Mei 2017 tersebut disetujui pada tahun ini, setelah 15 tahun rancangan tersebut dibuat.
Beberapa diplomat ASEAN menyatakan keprihatinannya mengenai sikap China, apakah tulus atau apakah ASEAN memiliki pengaruh cukup untuk membuat China berkomitmen pada seperangkat peraturan.
Beberapa negara, termasuk Vietnam dan Filipina, serta Amerika Serikat, menyatakan keprihatinannya terhadap yang mereka lihat sebagai militerisasi China di Laut China Selatan, termasuk membangun landasan udara di pulau buatan.
Setelah pertemuan antara pejabat China dan ASEAN di kota Guiyang di China, Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa kerangka kerja tersebut telah disepakati, walaupun tidak memberikan rincian isinya.
Perundingan tersebut dilakukan secara terus terang dan mendalam serta menghasilkan pencapaian positif, demikian disebutkan dalam sebuah pernyataan tertulis.
Semua pihak menjunjung tinggi kerangka kerja peraturan kawasan untuk mengelola dan mengendalikan perselisihan, untuk memperdalam kerja sama maritim praktis, untuk mempromosikan konsultasi mengenai kode tersebut dan bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas Laut China Selatan”, tambahnya.
Wakil Menteri Luar Negeri China Liu Zhenmin mengatakan kerangka kerja itu komprehensif dan mempertimbangkan kekhawatiran semua pihak.
Tapi dia meminta pihak asing untuk tidak ikut campur, sebuah pesan yang secara jelas ditujukan ke Amerika Serikat.
“Kami berharap konsultasi kami mengenai kode tersebut tidak terkena gangguan dari luar,” kata Liu menegaskan.
Sekretaris Kementerian Luar Negeri Singapura, Chee Wee Kiong mengatakan apa yang dia sebut rancangan kerangka kerja akan diserahkan ke sebuah pertemuan antara Menteri Luar Negeri China dan negara-negara ASEAN pada bulan Agustus di Filipina.
“Kami berharap dapat melanjutkan momentum positif konsultasi dan membuat kemajuan yang mantap menuju kode etik substantif berdasarkan konsensus yang diarahkan oleh para pemimpin kami,” kata Chee mengacu pada kode etik.
China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, yang dilintasi komoditas perdagangan senilai sekitar sekitar 5 triliun dolar amerika setiap tahunnya. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga memiliki klaim pada wilayah itu.
Perunding dari China dan ASEAN bertemu di Indonesia dan Kamboja dalam beberapa bulan belakangan untuk mencoba mencapai rancangan akhir, yang dapat disetujui menjelang pertemuan menteri luar negeri Asia Tenggara di Filipina.
Baca juga:
Beijing Makin Sering Kirim Bomber Berat ke Laut China Selatan
