Presiden Filipina Rodrigo Duterte membatalkan rencana kunjungan ke pulau yang diklaim Filipina di Laut China Selatan, setelah Beijing memberikan peringatan atas rencana kunjungannya itu.
Pemimpin Filipina itu pada pekan lalu mengumumkan rencana mengibarkan bendera Filipina di pulau Thitu dan mendirikan markas tentara untuk membentengi pulau itu.
“Karena persahabatan kami dengan China dan karena kami menghargai persahabatan, saya tidak akan pergi ke sana untuk mengibarkan bendera Filipina,” kata Duterte dalam pidato di hadapan masyarakat Filipina di Riyadh Rabu 13 April 2017.
“Mereka [China] mengatakan, jangan pergi ke sana untuk sementara waktu. Tolonglah, jangan pergi. Saya akan wawas diri karena kami menghargai persahabatan dengan China,” katanya, dengan menambahkan bahwa ia kemungkinan hanya akan mengirim anaknya ke pulau tersebut untuk melakukan peninjauan.
China mengklaim hampir sebagian besar wilayah perairan strategis itu, yang setiap tahun dilintasi kapal perdagangan dengan nilai 5 triliun dolar AS. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga mengklaim sebagian wilayah perairan tersebut.
Duterte melakukan kunjungan kenegaraan sepekan di Timur Tengah untuk membantu perdagangan dan investasi, dan bertemu dengan warga Filipina di luar negeri. Timur Tengah adalah sumber kedua terbesar penerimaan dana, dengan lebih dari satu juta pekerja Filipina memberikan pemasukan 7,6 miliar dolar AS pada tahun lalu, kata data pemerintah.
Duterte, yang memicu ketegangan hubungan dengan China, menyalahkan Amerika Serikat atas sengketa wilayah maritim saat ini, mereka menilai bahwa AS tidak melakukan tindakan dan menghentikan China, saat mereka melakukan pembangunan dan mempersenjatai pulau buatan di zona ekonomi eksklusif Filipina.
Filipina akan meneguhkan wilayah itu, tetapi tidak dengan cara militer. Wilayah di Laut China Selatan dikendalikan Manila untuk menjaga keseimbangan geopolitik, kata Duterte pada Senin.
