Site icon

Pejabat Denmark Dilarang Bawa Ponsel ke Rusia

Kekhawatiran sejumlah negara pada Rusia semakin tinggi. Anggota Komisi Kebijakan Luar Negeri pada parlemen Denmark  bahkan diminta meninggalkan sejumlah peralatan  meliputi telepon pintar, tablet, dan komputer, di rumah ketika melakukan perjalanan dinas ke Rusia. Hal ini terkait dengan kekhawatiran masalah keamanan.

“Selamat tinggal telepon pintar,” kata mantan Menteri Luar Negeri Martin Lidegaard dari Partai Liberal Sosial dalam unggahan di Facebook Selasa 7 Maret 2017.

“Dalam perjalanan ke Rusia bersama Komisi Kebijakan Luar Negeri, kami disarankan tidak membawa peralatan elektronik demi keamanan,” kata Lidegaard.

Pada saat menjabat menteri luar negeri, Lidegaard mengatakan bahwa Uni Eropa harus lebih bersiap menghadapi Rusia.

Nick Haekkerup dari partai Demokrat Sosial yang merupakan oposisi utama mengatakan dalam Facebook bahwa dia akan mengatasi tanpa internet, email dan media sosial selama seminggu.

“Saya akan melakukan perjalanan bersama Komisi Kebijakan Luar Negeri dan untuk alasan keamanan disarankan untuk meninggalkan semua perangkat seperti iPhone, iPad dan sejenisnya di rumah,” kata Haekkerup dilaporkan Reuters.

Sejumlah Kementerian Denmark pada 2015 dan 2016 mendapat serangan dari peretas asing, suatu kelompok yang didukung oleh pemerintah, menurut satuan keamanan siber pada Kementerian Pertahanan pada Februari.

Satuan itu tidak menjelaskan secara gamblang negara pendukung kelompok peretas tersebut, tetapi dalam laporan disebutkan bahwa China meningkatkan kemampuan spionase siber.

Ancaman dari kejahatan siber terhadap pihak pihak yang berwenang dan perusahaan-perusahaan Denmark “sangat tinggi” menurut laporan tersebut.

Pada tahun lalu, badan intelijen Amerika Serikat menyimpulkan bahwa Rusia meretas dan membocorkan email-email Demokrat selama masa kampanye pemilihan presiden pada 2016 sebagai bagian dari usaha untuk menyerang suara pemilih bagi calon dari Republiken, Donald Trump, namun Rusia membantah tudingan tersebut. Pihak berwenang Denmark belum menanggapi permintaan keterangan lebih lanjut dari Reuters.

Exit mobile version