Kepolisian Filipina menangguhkan penanggulangan narkotika, yang selama ini dikritik banyak pihak karena dinilai melanggar hak asasi manusia, hingga mereka bisa menumpas komplotan penyamun di tubuh mereka.
Pernyataan kepala kepolisian itu dilontarkan pada Senin 30 Januari 2017, menyusul ungkapan Presiden Rodrigo Duterte bahwa pasukan kepolisian merusak pokok dari peperangan terhadap narkotika.
Duterte, yang menarik dukungan setianya kepada kepolisian, memperkirakan 40 persen polisi korupsi dan bertindak sebagai bandar narkotika, kata kekecewaan dia pada Minggu malam dalam menyikapi penculikan dan pembunuhan terhadap seorang pengusaha Korea Selatan oleh anggota pasukan pemberantasan narkotika.
Duterte bersikukuh membela polisi atas keterlibatannya pada kampanye melawan narkotika dalam menghadapi kemarahan antarbangsa atas korban jiwa dan berulang kali mengatakan akan melindungi polisi, yang dituduh melakukan pelanggaran. Dia bahkan sering menyatakan kekecawaannya terhadap korupsi di kepolisian.
Duterte membuat penjelasan bahwa perang terhadap narkoba akan dilanjutkan hingga masa jabatannya sebagai presiden berakhir pada 2022 dan kepala kepolisiannya, Ronald dela Rosa, berharap operasi tersebut akan dilanjutkan dalam bulan-bulan ini.
“Kepada semua polisi nakal, berhati-hatilah! Kami tidak lagi punya waktu untuk memerangi narkoba. Kami sekarang memerangi para bandit,” kata Dela Rosa kepada sejumlah wartawan usai upacara pengibaran bendera di markas kepolisian yang menjadi tempat warga Korsel, Jee Ick-joo (53) terjerat lehernya itu. “Kami akan membersihkan pasukan kami,” katanya dilaporkan Reuters.
Pengawas Hak Asasi Manusia yang berpusat di New York, AS, mengabaikan penangguhan kampanye antinarkoba tersebut karena membohongi publik, kecuali kalau Duterte berupaya keras menghentikan gelombang pembunuhan terkait narkoba setelah dia menjabat presiden pada tujuh bulan yang lalu.
Lebih dari 7.000 orang tewas sejak dia menjabat, sekitar 2.250 orang di antaranya tewas melalui operasi kepolisian, sedangkan sisanya masih dalam penyelidikan.
Peperangan terhadap narkoba di Filipina itu memicu keprihatinan Barat dan kelompok hak asasi menuduh Duterte menenggang gelombang pembunuhan di luar proses hukum oleh pihak kepolisian.
Kepolisian menolak tuduhan itu dengan menyatakan bahwa mereka bertindak untuk membela diri.
Kelompok hak asasi menduga sejumlah pembunuhan oleh polisi itu diselidiki karena merupakan tindakan main hakim sendiri, perang terhadap narkotika dan kekerasan lain ternyata tidak berhubungan dengan narkotika.
“Buta mata yang disengaja atas kematian mereka merupakan pengkhianatan memalukan dari kepercayaan publik,” kata Phelim Kline, Deputi Direktur HAM Asia, dalam pernyataan yang merujuk pada sikap Duterte.
Kline menambahkan bahwa hal itu mengindikasikan permasalahan pribadinya yang melecehkan aturan hukum dan hak hidup bagi sesama warga negara.
Keputusan dela Rosa untuk menghentikan penggerebekan obat-obatan terjadi sehari setelah dia mengumumkan pembongkaran semua unit anti-narkotika karena ada pihak kepolisian yang melakukan pelanggaran, termasuk bukti yang telah direkayasa. Kematian Jee mencoreng citra Kepolisian Filipina.
Jee ditahan karena pelanggaran narkotika, namun istrinya dan pengacaranya menyatakan penahanan karena penculikan dengan membayar uang tebusan.
Senator Leila De Lime, pengkritik Duterte paling keras, menyatakan bahwa presiden tersebut mengalami persoalan gangguan kognitif dan yang mengherankannya dia bisa jadi sangat mencela polisi, namun berjanji membiarkannya dalam kampanye antinarkoba.
“Saya terus mengkhawatirkan negara yang presidennya mengalami kesehatan mental,” kata perempuan senator itu.
“Itu ketidaksesuaian terbaru antara tuntutannya yang nyata karena kebusukan pasukan kepolisian di satu sisi dan ketergantungan terhadap mereka untuk terus menuntut perang narkotika sebagai kebijakan resmi pemerintah,” katanya.
