Seperti dilaporkan sebelumnya, sejumlah system pertahanan rudal udara S-300V4 milik Rusia tampak sangat aktif di wilayah Crimea. Hal ini dilakukan untuk menanggapi Ukraina yang memulai uji coba rudal yang akan berlangsung dua hari mulai Kamis 1 Desember 2016.
Batalnya perjanjian menandai tingkat ketegangan baru pada dua negara yang pernah bersekutu itu, dimana keduanya terlibat konflik pada 2014 setelah Rusia menduduki Krimea dan mendukung gerakan separatis pro-Rusia di wilayah Timur Ukraina.
Pihak Ukraina mengatakan uji coba yang berlangsung di Selatan wilayah Kherson dan berbatasan dengan Krimea itu, merupakan tindakan sah akan dilakukan sesuai kerangka kerja kewajiban dan perjanjian internasional.
“Kami akan terus meningkatkan kemampuan pertahanan negara kami dan melanjutkan uji coba rudal serta latihannya,” kata Sekretaris Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, Oleksander Turchynov, Rabu.
Kementerian Pertahanan Rusia menuduh Ukraina tengah membuat situasi yang mengkhawatirkan dan mengakfifkan pertahanan udara berbasis di laut dan darat pada tingkat bahaya sebagai respon uji coba tersebut, media Rusia melaporkan.
Juru bicara Rusia di Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan kepada pewarta pada Rabu, bahwa dirinya tidak tahu apakah Presiden Vladimir Putin meminta Kementerian Pertahanan untuk menyiapkan respon militer terhadap uji coba yang dilakukan Ukraina.
Dia menjawab sebuah pertanyaan tentang laporan media Ukraina yang menyebutkan Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan kepada utusan militer Ukraina bahwa pihaknya akan menembak jatuh rudal apapun dan menghancurkan situs peluncuran jika Ukraina melakukan uji coba peluncuran rudal di wilayah udara dekat Krimea.
“Di Kremlin kami tidak ingin melihat tindakan apapun yang dilakukan pihak ukraina yang menembus hukum internasional dan menciptakan kondisi berbahaya bagi penerbangan internasional yang melintasi wilayah Rusia dan wilayah lain yang berdekatan,” kata Peskov.
Pada September lalu, Rusia menggelar latihan perang berskala besar di sepanjang distrik militer Selatan, termasuk Krimea, yang dipandang Ukraina dan sebagian besar komunitas internasional sebagai perampasan ilegal pada tahun 2014 setelah munculnya protes masyarakat yang menggulingkan Presiden Ukraina yang pro-Rusia.
Baca juga:
