Korea Utara menegaskan tidak peduli dengan presiden baru Amerika Serikat. Pernyataan itu menanggapi kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden mengganti posisi Barack Obama.
Kim Yong Ho, Direktur Urusan Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Korea Utara kepada wartawan setelah komite Mahkamah Umum PBB, menyetujui rancangan resolusi yang mengecam “kekerasan HAM” di negara-negara Asia mengatakan yang paling penting adalaha niat Amerika untuk mengubah sikap politik mereka.
“Kami tidak peduli dengan siapapun yang akan menjadi presiden AS,” kata Kim Rabu 16 November 2016.
“Masalah lebih penting adalah apakah AS punya niat politik mencabut kebijakannya yang cukup mengganggu DPRK [Korea Utara]”.
Korea Utara kerap menuduh Amereka Serikat dan Korea Selatan (Korsel) mempersiapkan armadanya untuk berperang. Pasalnya kedua negara itu menyelenggarakan latihan perang gabungan tiap tahunnya.
Amerika dan Korsel juga berencana memasang sistem pertahanan anti-rudal Terminal High Altitude Area Defence” (THAAD) di wilayah selatan. THAAD dipasang untuk mengantisipasi ancaman rudal dari Pyongyang.
Trump mengatakan Mei lalu, ia bersedia berunding dengan pimpinan Korea Utara, Kim Jong Un untuk menghentikan program nuklir Pyongyang. Ia menawarkan pendekatan berbeda terhadap negara tertutup itu.
Namun jelang pemilihan presiden 8 November, seorang penasihat Trump mengatakan bulan lalu ia tidak melihat Trump akan menemui pimpinan Korea Utara saat menjadi presiden, baik dalam jangka pendek atau menengah.
Korea Utara telah menerima sanksi dari PBB sejak 2006. Dewan Keamanan PBB Maret lalu meningkatkan hukumannya, hingga membuat negara miskin itu kian tertutup.
Langkah itu dilakukan setelah Korea Utara menggelar uji nuklir keempat Januari lalu dan peluncuran roket jarak jauh, Februari.
Sejak uji nuklir kelima dan keenam dua bulan lalu, AS dan China – sekutu dekat Korea Utara telah berunding merancang draf resolusi baru untuk menghukum negara tertutup itu.
Baca juga: