Belanja militer Singapura jauh di bawah China bukanlah hal yang mengejutkan. Apa yang mungkin membuat kita heran adalah, meskipun negara kecil, Singapura secara konsisten mengungguli belanja militer semua negara Asia Tenggara. Setidaknya hal itu berdasarkan Stockholm International Peace Research Institute.
Sempitnya wilayah negara bahkan menjadikan militer negara ini tidak memiliki lahan untuk berlatih. Selama bertahun-tahun Singapura telah menyewa lahan yang cukup terbatas dari Australia untuk fasilitas pelatihan.
Minggu depan Singapura berencana untuk meresmikan kesepakatan baru yang dicapai pada bulan Mei, di mana Singapura akan mendanai perluasan fasilitas tersebut. Biaya yang dikucurkan cukup besar yakni mencapai 2,25 miliar dollar Singapura (US $ 1,7 miliar) atau sekitar Rp22 triliun.
Perjanjian yang akan ditandatangani pekan depan akan memungkinkan negara kecil ini untuk mengirim 14.000 tentara ke Australia.
Dengan memberikan kesempatan berbagai divisi latihan bersama, Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen sebagaimana dikutip Quartz Sabtu 8 Oktober 2016 mengatakan hal hal itu akan memungkinkan negara kecil ini mengembangkan “salah satu militer yang paling terlatih dan mahir di wilayah tersebut, untuk menjaga dan melindungi Singapura.”
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong akan duduk bersama dengan Parlemen Australia, Rabu 12 Oktober 2016 ketika dia diperkirakan akan membahas perdagangan, ekstremisme, dan, yang paling aktual menyangkut ketegangan di Laut China Selatan.
Beijing tidak senang dengan Singapura yang berani menentang klaim China atas hampir seluruh Laut Selatan China.
Pada pertengahan Juli putusan pengadilan internasional menolak klaim China. Singapura-bersama dengan AS, Australia, dan Jepang mendukung keputusan itu yang membuat Beijing marah.
Dalam sebuah artikel tanggal 28 September di Global Times, Beijing mengecam dan mengancam Singapura. Artikel tersebut juga menuduh Singapura menaikkan sengketa Laut Cina Selatan di pertemuan Gerakan Non-Blok yang diselenggarakan di Venezuela pada pertengahan September.
Singapura tidak mundur. Berbicara di Tokyo pada 29 September, PM Singapura Lee Hsien Loong mengatakan isu Laut China Selatan “harus diselesaikan secara damai dan sesuai dengan hukum internasional dan hukum laut,” bukan “hukum rimba” di mana negara kecil akan jatuh di bawah kendali negara-negara yang lebih kuat.
Baca juga:
Singapura Bayar Lagi Rp144 Miliar untuk Perawatan dan Pelatihan F-15SG di AS
