Setelah sempat berbeda pendapat dengan Presiden Rodrigo Duterte, Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana berubah sikap.
Dia mengatakan Filipina berniat membeli senjata dari China dan Rusia, dan tidak ada penolakan dari dalam militer atas tekad Presiden untuk menurunkan hubungan pertahanan dengan amerika Serikat.
Pernyataan Lorenzana itu menunjukkan bahwa ia akhirnya mengikuti pejabat penting lain dalam pemerintahan Duterte yang berdiri di belakang agenda anti-AS.
Lorenzana pada Rabu menunjukkan nada yang bersifat mendamaikan, dengan mengatakan bahwa Duterte mungkin telah mendapatkan informasi salah ketika ia mengatakan latihan militer AS-Filipina tidak menguntungkan negaranya.
Namun pada Jumat 7 Oktober 2016 Lorenzana mengatakan nilai bantuan militer AS kepada Filipina “tidak sebanyak itu”, dan militer bisa meminta Kongres untuk menutupi berkurangnya bantuan militer AS sekitar US$50 juta hingga US$100 juta per tahun.
“Kita bisa hidup tanpa itu,” kata Lorenzana di hadapan forum wartawan asing.
Duterte yang dikenal dengan sikap kerasnya terhadap kriminalitas sejak ia masih menjabat wali kota di wilayah selatan, memenangi pemilihan umum pada Mei dengan janji akan membabat habis narkoba dan pengedarnya.
Sekitar 3.600 orang tewas dalam gerakan anti-narkoba yang dia lakukan dan ia dibuat marah oleh pertanyaan mengenai hak asasi manusia dari Amerika Serikat dan negara-negara lain, bahwa pertumpahan darah telah meningkat.
Duterte mengatakan Kamis, jika AS dan Eropa keberatan dengan perang narkoba dia dan ingin menarik bantuan, mereka bisa melakukannya dan Filipina tidak akan mengemis.
Jurubicara Kementerian Luar Negeri AS John Kirby menanggapi hal tersebut dan mengatakan bahwa bantuan AS kepada Filipina dalam tahun anggaran yang dimulai 1 Oktober adalah sebanyak US$180 juta “dan kami berkomitmen” untuk menyalurkannya.
Lorenzana mengatakan ia yakin tujuan Duterte adalah untuk memperluas hubungan luar negeri Filipina, dan mengurangi ketergantungan kepada bekas penguasa kolonialnya, Amerika Serikat.
“Presiden berupaya membangun hubungan dengan AS yang tidak terlalu bergantung pada satu negara,” katanya.
Duterte menyebabkan badai diplomatik dengan menyatakan bahwa latihan gabungan militer AS-Filipina akan berakhir, kesepakatan pertahanan akan dikaji ulang dan, untuk masa yang tidak diungkapkan, ia akan “berpisah” dengan Amerika Serikat.
Pada Senin, Duterte mengatakan Presiden AS Barack Obama sebaiknya “pergi ke neraka”.
Lorenzana mengatakan tidak ada arahan resmi untuk menghentikan Perjanjian Penguatan Kerja Sama Pertahanan selama dua tahun. Ia mengatakan ketidakpastian hubungan AS-Filipina hanya “sedang melewati riak-riak masalah”.
“Mungkin kita harus menilai kembali [hubungan],” katanya. “Apakah kita diuntungkan, apakah kita mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan dari aliansi? Ini adalah bagian dari perkembangan ini.”
Ia mengatakan Duterte bersikap sensitif terhadap kekhawatiran mengenai perang melawan narkoba dan sepertinya presiden akan menurunkan retorikanya jika Barat berhenti bertanya mengenai hak asasi manusia.
Ditanya mengenai efek perubahan hubungan keamanan tersebut terhadap upaya penyeimbangan AS di Asia, ia mengatakan: “Mereka tidak kekurangan tempat untuk memarkir kapal-kapal mereka jika tidak lagi diizinkan menempatkan kapalnya di sini.” Ia mengatakan ada beberapa masalah kesesuaian dengan pengadaan pertahanan dari Rusia dan China, yang bersedia menjual ke Filipina.
Sengketa Filipina dengan China terkait kedaulatan di Laut China Selatan tidak akan menghambat pengadaan pertahanan, katanya, dan menambahkan bahwa belum ada pembicaraan bahwa kedua negara akan bekerja sama secara militer.
“Apa yang kami pikirkan sekarang hanya membeli peralatan,” katanya. “Belum ada pembicaraan mengenai aliansi militer. Hanya transaksi sederhana pembelian peralatan.” Sikap setuju Lorenzana terhadap anti-AS Duterte mengikuti sikap serupa dari Menteri Luar Negeri Perfecto Yasay yang mengatakan pekan ini bahwa Duterte ingin membebaskan negara tersebut dari “ketergantungan yang membelenggu” kepada Amerika Serikat.
Yasay mengatakan presiden “terpanggil untuk meluruskan kembali” kebijakan luar negeri Filipina dan tidak tunduk pada permintaan dan kepentingan AS.
