Sanksi yang dijatuhkan atas Pemerintah Sudan oleh Amerika Serikat berdampak negatif pada perempuan dan pemuda, kata seorang pejabat Uni Afrika (AU).
Pejabat Ketua Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya (ECOSOC), badan penasehat AU, Dr. Joseph Chilengi Sabtu 16 Juli 2016 mengatakan sanksi tersebut telah membuat perempuan dan pemuda tak memperoleh obat serta kebutuhan dasar lain.
“Lebih dari 70 persen rakyat Sudan adalah pemuda yang dilahirkan setelah sanksi dijatuhkan. Tapi mereka terus menghadapi konsekuensi yang bukan akibat ulah mereka,” kata Chilengi selama taklimat di sisi Pertemuan Puncak Uni Afrika, yang berlangsun di Kigali, Rwanda.
Pada Oktober 1977, AS menjatuhkan sanksi ekonomi, dagang dan keuangan menyeluruh atas Sudan.
Xinhua melaporkan Minggu 17 Juli 2016 Pemerintah Sudan tak bisa mengimpor obat, dan perusahaan yang kedapatan menjual kepada Sudan dihukum, tindakan yang mempengaruhi perempuan dan anak-anak
Dr. Babikir Mohamed, seorang Anggota Dewan Legislatif Sudan, mengatakan hukuman berat dijatuhkan atas perusahaan yang kedapatan berbisnis dengan Pemerintah Sudan, sehingga mereka terdesak ke luar bisnis dan dipaksa mengalihkan usaha ke bagian lain dunia.
Ia mengatakan saat ini Sudan tak bisa mengimpor alat pertanian, suku-cadang buat pesawat perusahaan penerbangan nasional dan alat buat pabrik gula, yang dulu beroperasi.
Ia memberi contoh dua kecelakaan udara terakhir yang melibatkan pesawat perusahaan penerbangan nasional, Sudan Airline, akibat kekurangan suku-cadang.
“Pabrik gula kami saat ini beroperasi dengan kapasitas 40 persen, tingkat yang tidak biasa yang memerlukan pertimbangan seksama sebab sebagian pabrik terancam tutup kecuali sanksi dicabut untuk memungkinkan import peralatan,” ia menambahkan.
Ia juga mengatakan Produk Demostik Kotor (GDP) negeri tersebut, yang dulu mencapai tingkat tujuh persen setiap tahun, saat ini hanya berada pada kisaran satu persen.
Chilengi juga mengungkapkan Afrika saat ini mengkaji hubungannya dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dengan tujuan menemukan penyelesaian bagi penderitaan rakyat yang tak berdosa.
“Jika ICC mau menangkap Presiden Omar El-Bashir, mereka mesti mengeluarkan sanksi terhadap dia dan bukan menciptakan penderitaan yang tidak perlu pada warga yang tidak berdosa,” katanya.
Ia berpendapat kasus Presiden Al-Bashir bukan kasus hukum sebagaimana ditetapkan tapi kasus politik yang telah dirancang oleh mereka yang menentang kemunculan terakhir Sudan di industri minyak.
Chilengi mengatakan Afrika sedang meneliti ICC secara berbeda sebab bukan menjadi pengadilan yang independen, ICC telah menjadi partisan dan dirundung korupsi serta pembuatan kasus.
Menurut Chilengi, dana Uni Eropa (UE) buat ICC berjumlah 75 persen, tapi status pengadilan tersebut menetapkan tak ada anggota yang memberi dukungan di atas 22 persen.
Chilengi mengatakan ada rencana untuk memiliki pengadilan regional yang mengkhususkan diri pada kejahatan terhadap umat manusia di benua itu.
Satu komite menteri yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Ethiopia saat ini membuat patokan secara global untuk tampil dengan kemungkinan pembuatan satu pengadilan di Afrika.
