Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah lama ingin melakukan amandemen konstitusi guna menghapus larangan Jepang untuk berperang.
“Saya seorang patriot. Saya akan berpikir tidak ada politisi yang tidak patriot,” kata perdana menteri berambut kusut ini kepada majalah TIME pada tahun 2014.” Saya mengatakan kami harus mengubah konstitusi kita sekarang. ”
Abe sebelumnya telah menyerukan untuk meninggalkan rezim pasca-perang guna membangkitkan Jepang dari rasa takut para Jepang tua yang terus mengingat pertempuran berdarah Perang Dunia II.
Tetapi pada awal pemerintahan menghadapi oposisi sayap kiri dan permusuhan Asia Timur, memunculkan anggapan tidak mungkin Abe bisa mewujudkan mimpinya.
Tetapi sekarang situasi berbeda. Partai Liberal Demokrat (LDP) yang berkuasa dan sekutunya Komeito memenangkan mayoritas dua-pertiga dalam pemilihan anggota parlemen Jepang pada 3 Juli yang akhirnya memberikan Abe mayoritas dua pertiga di parlemen dan membuka kesempatan untuk mengusulkan reformasi konstitusi.
Ayako Doi, seorang peneliti di Asia Society, mengatakan tujuan utama Abe adalah mencabut Pasal 9 yang melarang Jepang untuk berperang.
“Itu keinginan kakeknya, perdana menteri pada 1960-an. Dalam pikiran Abe, itu belum pernah dicapai,” kata Doi.
Tetapi hal itu juga belum memberi jaminan Abe bisa menaklukkan rakyat Jepang. Jika parlemen rendah dan tinggi berhasil mendorong melalui proposal, referendum nasional akan diadakan yang membutuhkan suara mayoritas untuk lolos.
Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh surat kabar Asahi Shimbun menunjukkan bahwa 49% pemilih mendukung revisi konstitusi, dengan 44% menentang “Mirip dengan suara Brexit,” kata Doi.
Namun revisi konstitusi tampaknya akan mengubah negara yang memiliki kekuatan militer terkuat keempat di dunia, menurut peringkat Credit Suisse. Jepang menghabiskan US$41,6 miliar per tahun untuk Pasukan Bela Diri mereka, yang sekarang dapat secara legal membantu Amerika Serikat dan sekutu lain setelah Abe mendorong melalui penafsiran hokum Pasal 9 tahun 2015.
Interpretasi baru yang ditandai pergeseran bersejarah dari kebijakan luar negeri. Untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, Jepang kini memiliki hak untuk terlibat dalam tugas-tugas tempur di luar negeri, meski hanya dalam kondisi terbatas.
“Abe telah bergerak terus untuk memungkinkan Jepang untuk memainkan peran lebih besar dalam keamanan luar negeri” kata Michael Auslin, Direktur Studi Jepang di American Enterprise Institute.
“Dia telah meningkatkan anggaran militer, secara dramatis meningkatkan hubungan Jepang di Eropa, dan memperdalam aliansi dengan Amerika Serikat.”
Negara ini saat ini memiliki 678 tank, 1.613 pesawat, dan 16 kapal selam yang melebihi India, Prancis, dan Korea Selatan di peringkat Credit Suisse. Jepang adalah “pemimpin dunia di samping AS dalam kemampuan rudal,” kata Auslin sambil menambahkan Jeang memiliki Angkatan Laut dan Penjaga Pantai yang sangat baik.
Jepang memiliki peralatan militer yang paling modern dan canggih di seluruh Asia, termasuk drone pengintai yang modern, helikopter serang Apache yang dibangun secara lisensi, dan akan sege memiliki jet tempur generasi kelima baru.
BBC menyebut Pasukan Bela Diri Jepang sebagai “macan ompong” karena dilengkapi dengan senjata paling canggih dan sangat terlatih tetapi dilarang berperang.
Baca juga:
http://www.jejaktapak.com/2016/03/28/10-senjata-paling-berbahaya-milik-jepang/
Abe menunjuk ke arah inkonsistensi konstitusional sebagai alasan untuk melakukan revisi, Mengklaim bahwa 70 persen sarjana konstitusional percaya Pasukan Bela Diri Jepang melanggar Pasal 9. Tapi sementara itu, Jepang dapat “melakukan semua hal yang ingin lakukan,” Doi kata.
Tetangga Jepang dapat berfungsi sebagai alasan mempertimbangkan revisi. Korea Utara terus mengancam perang nuklir, sementara China telah tumbuh semakin bermusuhan dalam perselisihan teritorial di Laut China Timur.
“Tentu saja ada persaingan kekuasaan antara Jepang dan China di kawasan ini,” kata Nicholas Szechenyi, peneliti senior di Center for Strategic International Studies. “Jadi langkah apapun Jepang membutuhkan untuk memperkuat pertahanan yang kemungkinan akan mengancam China.”
