Para utusan negara-negara Uni Eropa pada Selasa 21 Juni 2016 sepakat untuk memperpanjang sanksi bidang energi, keuangan dan pertahanan bagi Rusia hingga Januari terkait konflik di Ukraina.
Sumber-sumber diplomatik menyebutkan para menteri negara-negara kelompok Eropa belum secara resmi menyetujui perpanjangan tersebut namun para diplomat mengatakan tidak ada keraguan bahwa mereka akan menyetujuinya.
Prancis dan Inggris telah meminta waktu untuk mendapatkan komentar dari parlemen-parlemen mereka kendati parlemen tidak punya wewenang untuk menghadang keputusan untuk memperpanjang sanksi.
Sebagaimana dilaporkan Reuters, para diplomat mengatakan bahwa persetujuan resmi di tingkat menteri telah digoreskan dalam sebuah pertemuan di Luksemburg pada Jumat. Kesepakatan bisa ditahan sampai para pemimpin negara Uni Eropa melakukan pertemuan pekan depan, atau bahkan setelah itu.
Setelah lebih dari dua tahun sanksi diterapkan gara-gara Moskow mencaplok Krimea dari Kiev serta membantu pemberontak di Ukraina timur, Uni Eropa berencana meninjau kembali kebijakannya soal Rusia pada semester kedua tahun ini.
Menteri luar negeri Jerman dan perdana menteri Italia berada di antara pihak yang mendorong agar sanksi diperingan. Pada April, parlemen Prancis menyetujui sebuah resolusi tak mengikat, yang mendesak agar sanksi-sanksi Uni Eropa itu dicabut.
Mereka mengatakan Uni Eropa tidak lagi bisa menghentikan perdagangan dengan Rusia dan bahwa sanksi apa pun seharusnya diterapkan secara sementara, bukan dalam waktu terlalu lama, jika sanksi ternyata gagal memaksa Kremlin mengubah kebijakannya.
Polandia dan negara-negara Baltik terlihat lebih berhati-hati terhadap Rusia dan mengatakan bahwa sanksi harus tetap diterapkan sampai rencana perdamaian yang bermasalah untuk Ukraina timur benar-benar dijalankan secara penuh.
Lebih dari 9.000 orang kehilangan nyawa dalam pertempuran di wilayah itu. Pihak-pihak yang berseberangan pada konflik belum menarik persenjataan berat mereka dari wilayah tersebut. Sementara itu, Kiev harus menyelenggarakan pemilihan di daerah itu dan Moskow terikat untuk membantu Kiev merebut kembali kendali di perbatasannya dengan Rusia.
Keputusan soal sanksi memerlukan suara bulat untuk disepakati. Beberapa sanksi dijatuhkan terhadap Rusia terkait aneksasi Crimea dari Kiev pada Maret 2014. Langkah Rusia tersebut tidak diakui oleh negara mana pun di dunia. Rusia menyatakan tekad untuk tidak menyerahkan Krimea, semenanjung di Laut Hitam.
