Para menteri pertahanan dari tiga negara Baltik telah menyerukan pelonggaran aturan pergerakan pasukan dan peralatan NATO di Eropa, dan menyarankan penciptaan ruang bebas visa, mirip dengan wilayah Schengen, untuk mempercepat penyebaran pasukan sekutu dan persenjataan Amerika di Baltik.
Ide ini diungkapkan pada pertemuan bersama di pulau Estonia Saaremaa Senin 23 Mei 2016, di mana para menteri pertahanan dari tiga negara Baltik bertemu menjelang KTT NATO di Warsawa.
Menteri Pertahanan Estonia Hannes Hanso, Menteri Pertahanan Latvia Raimonds Bergmanis dan Menteri Pertahanan Lithuania Juozas Olekas membahas cara untuk menyederhanakan dan mempercepat gerakan pasukan sekutu dan peralatan mereka ke tiga negara tersebut.
“Tank sekutu harus mampu mencapai Estonia dengan bebas visa, tidak menunggu beberapa hari di perbatasan untuk memproses dokumen mereka,” tulis elmbaga penyiaran publik Estonia Err.ee mengutip Hanso . “Kami mendukung NATO dengan kebijakan open-door,” tambahnya.
Rencana itu mungkin akan dibicarakan pada KTT NATO di Warsawa, yang akan mengambil tempat pada 8-9 Juli. Ide ini pertama kali diungkapkan pada bulan Oktober 2015, ketika Komandan Angkatan Darat AS di Eropa Jenderal Ben Hodges mengkritik hambatan birokrasi yang mencegah kebebasan gerak pasukan dan peralatan militer antara negara-negara Uni Eropa.
Komandan kemudian mengeluh bahwa itu NATO akan membutuhkan waktu dua minggu untuk menerima izin resmi untuk bisa membawa masuk tank dan peralatan militer dari Polandia ke Lithuania.
Menurut pejabat militer, kekuatan reaksi cepat yang selalu dalam keadaan siaga tinggi terbukti tidak cukup cepat karena prosedur birokrasi dan rintangan yang lama.
Mantan Menteri Polandia Luar Negeri Radosław Sikorski juga mengomentari masalah ini namun memberi solusi yang tak terduga:
“Kami membutuhkan wilayah Schengen untuk tank Amerika. Mungkin kita harus mengubah nama tank sebagai ‘traktor’? Di sini di Eropa kami sudah memiliki pengalaman dengan reklasifikasi sayuran sebagai ‘buah’ dan sebaliknya,” kata Sikorski.
Schengen merupakan daerah di mana 26 negara-negara Eropa menghapus penggunaan paspor dan dokumen di perbatasan bersama mereka. Hal ini berfungsi sebagai satu negara untuk tujuan wisata internasional, dengan kebijakan visa umum.
Dalam upaya terpisah, Presiden Polandia Andrzej Duda telah menandatangani amandemen undang-undang tentang dasar-dasar penyebaran dan pergerakan pasukan dari negara-negara asing di wilayah Polandia.
Perubahan ini akan memungkinkan Pasukan Respons Cepat NATO untuk masuk Polandia tidak hanya dalam situasi kritis tetapi juga pada saat damai.
