Pasukan elite TNI bersiaga di daerah perbatasan Filipina bersamaan dengan batas akhir waktu pembayaran tebusan yang diminta kelompok Abu Sayyaf terkait penyanderaan 10 warga negara Indonesia (WNI) di Sulu, Filipina.
Kelompok militan Abu Sayyaf meminta pembayaran tebusan 50 juta peso atau Rp14,3 miliar dengan batas akhir pada Jumat 8 April 2016. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu memastikan pasukan TNI siap jika operasi militer dilakukan otoritas Filipina. ”Bukan siap lagi, tapi lebih dari siap. Di perbatasan tentu, kalau [Filipina] minta bantu langsung ke sana,” imbuh Ryamizard Kamis 7 April 2016.
Dia mengatakan Filipina telah menyiapkan tiga batalion pasukan di sekitar lokasi penyanderaan. Namun, mantan KSAD itu mengatakan otoritas Filipina melarang keterlibatan militer Indonesia dalam operasi penyelamatan tersebut. Sekalipun yang disiapkan pasukan elite TNI.
Dia menyatakan salah satu risiko operasi militer adalah jatuhnya korban sipil termasuk sandera. Ryamizard menyatakan upaya negosiasi terus dilakukan otoritas Filipina dengan kelompok Abu Sayyaf. Salah satunya menegosiasi batas akhir pembayaran tebusan pada Jumat ini.
Mengenai pembayaran tebusan, Menhan menyebut jika opsi itu diambil, sumber dana yang digunakan bukan dari negara, namun dari perusahaan asal 10 WNI itu. Sepuluh WNI yang disandera adalah kru kapal Brahma 12. ”Negara ini tidak mengeluarkan uang, berarti diperas. Tidak mau,” ucap Ryamizard.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan 10 WNI yang disandera dalam keadaan baik. Soal opsi yang akan dipilih yaitu membayar tebusan atau operasi penyelamatan, Retno belum mau menjelaskan.
Duta Besar Filipina untuk Indonesia Maria Lumen Isletta mengatakan usaha pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf masih berlangsung. Isletta menolak memberikan penjelasan secara detail dengan alasan keamanan 10 sandera WNI tersebut.
