Beijing berharap militer China dan Vietnam bisa terus memperkuat pertukaran, komunikasi dan persahabatan mereka. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan China Chang Wanquan saat mengunjungi Hanoi, Selasa 29 Maret 2016 di tengah ketegangan perselisihan teritorial di Laut China Selatan.
Dua negara yang dipimpin Komunis dan sama-sama mengklaim wilayah Laut China Selatan itu perselisihannya melonjak pada 2014, saat Beijing menempatkan pengeboran minyak di lepas pantai Vietnam, yang mengarah kepada adanya kerusuhan anti-China.
Sejak saat itu mereka telah saling melakukan kunjungan tingkat tinggi, termasuk sebuah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden China Xi Jinping ke Hanoi pada tahun lalu.
Bertemu dengan kepala Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong, Menteri Pertahanan China Chang Wanquan mengatakan bahwa kedua belah pihak sebaiknya berjuang untuk menjaga ikatan dekat yang tercipta pada zaman dahulu antara pemimpin Mau Zedong dan Ho Chi Minh.
Kedua pihak militer sebaiknya “meningkatkan pertukaran dan komunikasi strategis tingkat tinggi, meningkatkan perasaan persahabatan, memperdalam pertukaran pertahanan perbatasan dan kerjasama praktis dalam penjagaan perdamaian PBB, riset pendidikan militer dan industri pertahanan,” kata Chang, dalam sebuah pernyataan yang diutarakan pada Senin malam oleh Kementerian Pertahanan China.
Sementara tidak adanya penyebutan secara langsung terkait Laut China Selatan, pihak kementerian mengatakan bahwa komandan armada China di Laut China Selatan, Shen Jinlong juga hadir dalam pertemuan itu.
Pada bulan lalu, ketegangan meningkat antara kedua negara atas kedaulatan teritorial di Laut China Selatan setelah para pejabat Taiwan dan Amerika Serikat menempatkan misil darat ke udara di Pulau Woody, yang menjadi bagian dari kepulauan Paracel yang dikuasai oleh China.
Vietnam menyebut langkah dari China itu sebagai penyalahgunaan yang serius atas kedaulatan di kepulauan Paracel.
China mengklaim sebagian besar wilayah di Laut China Selatan, yang dilalui oleh kapal perdagangan senilai lima triliun dolar AS tiap tahunnya. Sejumlah negara lain seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina dan Vietnam juga mengklaim wilayah yang sama, begitu pula dengan Taiwan.
