Rusia Ingin Bangun Pangkalan di Kuril, Jepang Khawatir

Rusia Ingin Bangun Pangkalan di Kuril, Jepang Khawatir

Kementerian Luar Negeri Jepang telah menyatakan keprihatinan atas pernyataan terbaru Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu yang mengatakan Armada Pasifik Rusia akan membangun pangkalan militer dengan menempatkan sejumlah senjata di di Kepulauan Kuril. Pulau yang masih disengketakan antara Tokyo dan Moskow.

Kedutaan Besar Rusia di Tokyo mengkonfirmasi bahwa pada hari Senin 28 Maret 2016 bahwa Direktur Departemen Luar Negeri Jepang Divisi Rusia Tokuda Shuichi mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Rusia di Jepang Dmitry Birichevsky.

kuril 2 copy

“Kami prihatin dengan pernyataan Menteri Pertahanan Shoigu,” kata Tokuda. “Jika kata-kata ini berarti memperkuat infrastruktur militer di wilayah utara [Kepulauan Kuril], maka fakta ini menjadi perhatian kita,” tambahnya sebagaimana dikutip Kantor Berita TASS, Senin 28 Maret 2016.

Pada tanggal 25 Maret Shoigu mengatakan pada sidang kementerian pertahanan bahwa “Armada Pasifik akan memulai ekspedisi tiga bulan ke pulau-pulau dari Greater Kuril Ridge pada bulan April.” “Tujuan utama mereka adalah untuk mempelajari kemungkinan mendirikan basis Armada Pasifik ada di masa depan,” tambahnya.

Menteri Pertahanan mengatakan sebelumnya bahwa Rusia akan mengerahkan sistem rudal pertahanan pesisir Bal dan Bastion dan drone generasi baru Eleron-3 di Kepulauan Kuril pada tahun 2016.

Rusia dan Jepang tidak memiliki perjanjian damai setelah Perang Dunia II. Penyelesaian masalah diwarisi oleh Rusia dari Uni Soviet dan terhambat oleh sengketa panjang pada empat pulau yang di Jepang disebut sebagai Shikotan, Khabomai, Iturup dan Kunashir,.

Setelah Perang Dunia II, pada bulan September 1945, Jepang menandatangani kapitulasi, dan pada bulan Februari 1946, Kepulauan Kuril dinyatakan menjadi wilayah Uni Soviet.

Selama Perang Dingin, Moskow tidak mengenali masalah teritorial, tetapi pada bulan Oktober 1993, ketika Presiden Rusia Boris Yeltsin sedang melakukan kunjungan resmi di Jepang, keberadaan masalah ini dikonfirmasi secara resmi. Namun, kedua negara telah belum mencapai kompromi atas sengketa tersebut.