Ahli Pertahanan melihat intervensi Inggris untuk melawan ISIS di Suriah hanya memunculkan efek minimal. Keputusan untuk mengirim kekuatan hanya memberikan keuntungan secara politik bagi pemerintah.
Jonathan Shaw, mantan asisten kepala staf pertahanan bidang isu-isu global, sebelum memberikan keterangan di Komite Pertahanan House of Commons pada 19 Januari 2016 mengatakan bahwa keputusan parlemen untuk melakukan intervensi militer pada 2 Desember 2015 lalu “sangat legalistik” dan bermotif politik, dengan sedikit manfaat pada misi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Prancis.
“Pentingnya taktis serangan bom Inggris minim,” katanya. “Saya akan terkejut jika ISIS telah mengalami perbedaan [keadaan].”
Sebelum intervensi ofensif, Royal Air Force telah melakukan misi intelijen dan penentuan target serangan di Suriah [serangan dilakukan oleh negara lain], yang menurut Shaw menunjukkan sebenarnya Inggris sudah secara hukum dan moral terlibat dalam misi.
Jika kemudian misi bergerak menjadi misi serangan udara sebenarnya hanya memerlukan perubahan sederhana dalam aturan keterlibatan
Shaw mengatakan, menunjukkan bahwa pemungutan suara di Commons dan serangan udara selanjutnya di Suriah hanya untuk membuktikan Inggris akan meningkatkan perannya menjadi benar-benar terlibat.
Sementara Afzal Ashraf, konsultan untuk Royal United Services Institute menambahkan jika memang sepenuhnya mendukung intervensi, maka harusnya dikerahkan pesawat lebih cocok untuk misi tersebut, terutama helikopter Boeing / AgustaWestland Apache AH-1 milik Angkatan Darat Inggris
Menurutnya armada Panavia Tornado GR4 dan Eurofighter Typhoon hanya akan “membuang-buang bom dan tenaga saja,” tambahnya sebagaimana dikutip flightglobal, Rabu 20 Januari 2016.
Ashraf mencatat bahwa serangan udara koalisi telah menyebabkan ISIS menyebar dan bergerak melalui terowongan, dan intelijen lebih diperlukan untuk memahami taktik militan ini.
Baca juga:
Beberapa Rincian Menarik dari Serangan Pertama Tornado Inggris