Libya membantah pernyataan sejumlah negara yang menyebutkan pihaknya meminta bantuan serangan udara melawan ISIS. Duta Besar Libya untuk PBB, Ibrahim Dabbashi, membantah laporan media yang mengutip dia mengatakan resolusi itu akan menyebabkan daya tarik Libya cepat untuk intervensi militer Barat.
Dewan Keamanan PBB pada Rabu mengesahkan perjanjian antara faksi-faksi Libya yang ditengahi PBB untuk membentuk pemerintah persatuan nasional. Banyak negara-negara Barat berharap akan membawa stabilitas dan membantu untuk memerangi ISIS yang mulai menguat di ngara tersebut.
Resolusi yang dirancang oleh Inggris, menjelaskan bahwa pemerintah persatuan Libya masa depan harus menjadi satu-satunya wakil untuk negara Afrika Utara tersebut, di mana pemerintah telah lama bersaing berebut kekuasaan.Empat tahun setelah jatuhnya Muammar Gaddafi, Libya dalam situasi terpecah belah.
Namun menurut Ibrahim resolusi itu bukan berarti Libya menginginkan AS, Inggris, Prancis atau negara-negara lain untuk melakukan sorti serangan terhadap ISIS di wilayahnya. “Tidak ada yang berpikir tentang meminta intervensi asing pada saat ini,” kata Dabbashi sebagaimana Reuters. “Kami bersedia untuk melawan ISIS dengan kemampuan diri kita sendiri,” tambah Dabbashi.
Dabbashi mengatakan jika Libya akhirnya harus meminta serangan udara hal itu tidak mungkin akan dilakukan dalam waktu dekat. Prioritas utama saat ini adalah memperkuat kemampuan keamanan Libya dengan pelatihan dari Barat dan menghapus embargo senjata PBB.
Sebelumnya diberitakan sejumlah negara telah melakukan persiapan untuk serangan ke Libya. Pesawat tempur Prancis bahkan sudah melakukan penerbangan pengawasan terhadap posisi ISIS di negara tersebut. Penerbangan pengawasan ini disebut akan ditingkatkan dua kali lipat.
