ASAL USUL ZONA LARANGAN TERBANG
Pada musim semi 1991, Amerika Serikat dan sekutu mengusir pasukan Saddam Hussein dari negara tetangga Kuwait. Irak lama menindas minoritas Kurdi. Ketika ada kabar pemberontakan Kurdi di Irak Utara Saddam mengirim helikopter tempur bersenjata dengan napalm dan senjata untuk mengusir para pemberontak. Ratusan ribu warga sipil Kurdi melarikan diri dari serangan brutal, dan terjebak di lereng bukit tandus di dekat perbatasan Turki tanpa makanan atau air. Presiden Amerika Serikat George H.W. Bush dan sekutu Eropa berada dalam situasi sulit. Mereka tidak mau mengganggu sadam tetapi juga tidak bisa membiarkan bencana kemanusiaan itu terjadi. [sumber: Globalsecurity.org].
Akhirnya mereka menemukan solusi. Pada bulan April 1991, PBB mengeluarkan resolusi mengutuk represi Hussein Kurdi dan memanggil negara-negara anggota untuk membantu dalam upaya bantuan. angkatan udara AS, Inggris dan Perancis kemudian meluncurkan bantuan dan operasi penyelamatan besar-besaran. Resolusi itu memperingatkan Hussein tidak mengganggu upaya bantuan, dan sekutu menggunakan otoritas itu untuk menyatakan apa pertama kali apa yang disebut zona larangan terbang. Zona itu merupakan wilayah 19.000 mil persegi (49.209 kilometer persegi) di wilayah utara paralel ke-36.
Pada tahun 1992, sebuah zona larangan terbang kedua dikenakan di daerah selatan dari paralel ke-32, untuk melindungi umat Islam Syiah yang juga memberontak. Ketika Saddam melanggar zona larangan terbang, pasukan koalisi menghukum mereka dengan menembak jatuh pesawat rezim Irak, dan menghancurkan sasaran militer Irak dengan rudal. Larangan itu berlanjut hingga Amerika Serikat menginvasi Irak untuk menggulingkan Saddam pada tahun 2003 [sumber: BBC News].
Pecahnya Yugoslavia pada awal 1990-an, dan pertumpahan darah yang mengakibatkan, memimpin pasukan NATO untuk memaksakan PBB memberlaukan zona larangan terbang lain pada tahun 1993 di atas wilayah yang memisahkan diri dari Bosnia dan Herzegovina. Operasi Penerbangan dimaksudkan untuk memblokir Serbia Bosnia, yang menguasai hampir semua pesawat militer di wilayah itu, agar tidak menyerang tetangga Muslim mereka dari udara. Misi kemudian diperluas, dan NATO menyerang Serbia Bosnia denga menghancurkan instalasi rudal anti-pesawat, artileri dan kendaraan baja dalam upaya untuk memaksa mereka untuk menghentikan agresi mereka [sumber: Keating, Globalsecurity.org].
Setelah pemberontakan meletus terhadap diktator Libya Muammar Gaddafi pada 2011, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1973, yang melarang semua penerbangan di wilayah udara Libya dan member wewenang anggota PBB untuk bertindak secara individu atau sebagai sebuah kelompok untuk mengambil “semua langkah yang diperlukan” untuk melindungi warga sipil Libya [sumber: UN.org].
