Israel Mengecam
Sementara Israel mengecam pidato yang disampaikan oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Sidang Majelis Umum PBB, dan mengatakan itu adalah “bohong” dan “mendorong hasutan serta pelanggaran hukum” di Timur Tengah.
Saat berpidato dalam debat tingkat tinggi tahunan di Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS, Abbas menuduh Israel menolak untuk mematuhi Kesepakatan Oslo 1993, dan menyatakan Pemerintah Otonomi Nasional Palestina takkan lagi terikat pada semua kesepakatan itu, sehingga mengisyaratkan pembubaran badan pemerintahan tersebut.
“Oleh karena itu, kami mengumumkan bahwa kami tak bisa terus terikat pada kesepakatan tersebut dan Israel harus memikul semua tanggung-jawabnya sebagai kekuatan pendudukan,” kata Abbas di dalam pidatonya.
Abbas juga menuduh Israel melanjutkan rencana pemecahan Kompleks Masjid Al-Aqsha yang oleh umat Muslim dinamakan Al-Haram Asy-Syarif dan orang Yahudi menyebutnya Bukit Knisah dalam pelanggaran langsung terhadap status quo sejak sebelum dan setelah 1967.
“Bertolak-belakang dengan Palestina, Israel ‘sangat mempertahankan status quo di Al-Haram Asy-Syarif dan berkomitmen untuk terus melakukan itu’ sejalan dengan kesepakatan antara kami dan Jordania dan lembaga agama Waqf (lembaga agama Islam yang mengawasi tempat suci tersebut),” kata kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di dalam pernyataan yang dikeluarkan tak lama setelah Abbas menyampaikan pidatonya di PBB.
Pernyataan tersebut tidak menanggapi secara langsung pernyataan Abbas mengenai Kesepakatan Oslo, tapi menyeru Presiden Palestina itu “untuk melanjutkan pembicaraan langsung dengan Israel”.
“Kami harap dan menyeru Pemerintah (Otonomi Palestina) dan pemimpinnya untuk bertindak secara bertanggung-jawab dan menyetujui usul perdana menteri Israel serta memasuki perundingan langsung dengan Israel tanpa prasyarat,” katanya.
“Fakta bahwa ia, kini dan berulangkali, telah menolak untuk melakukan itu adalah bukti kemungkinan terbaik mengenai kenyataan bahwa ia ‘tidak bermaskdu mencapai kesepakatan perdamaian’,” demikian tuduhan kantor Netanyahu.
