Parlemen Australia memberi hak eksklusif kepada personil militer untuk mengoperasikan pesawat tak berawak bersenjata dan menggunakan mereka sesuai dengan hukum internasional.
Sebuah komite di majelis tinggi parlemen Australia menyetujui akuisisi drone bersenjata oleh Angkatan Pertahanan Australia, dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada parlemen pada hari Kamis 25 Juni 2015.
“Sebuah pernyataan yang mengatur penyebaran platform tanpa awak bersenjata harus jelas diartikulasikan oleh pemerintah Australia,” laporan baca, menurut kantor berita AAP Australia dan dilansir Ria Novosti.
Kajian ini akan menentukan kebutuhan kemampuan masa depan Australia dan akan membahas dana yang akan dirilis dalam White Paper Defense Australia 2015.
Angkatan Pertahanan Australia telah menggunakan sejumlah drone surveilans di Irak dan Afghanistan. Rencana oleh militer untuk memperoleh drone bersenjata sebelumnya ditahan karena perselisihan seputar penggunaan ekstensif dari pesawat mematikan oleh Amerika Serikat, menurut kantor berita
