Ekspor Senjata Jadi Penyebab
Berbicara kepada Russia Today, Senior Weapons Researcher Robert Perkins AOAV mengatakan angka-angka ini menunjukkan ada “Pasar untuk perdagangan senjata peledak, selalu ada orang yang ingin menjual mereka, dan selalu seseorang yang ingin membelinya.”
Meskipun Perjanjian Perdagangan Senjata atau Arms Trade Treaty (ATT) mulai berlaku pada awal tahun ini, perjanjian perdagangan senjata dibuat sebelum ratifikasi perjanjian terus memberikan negara-negara dengan amunisi yang sering digunakan terhadap warga sipil.
“Sebagian besar dari bom, roket dan peluru yang membawa korban sipil baru-baru ini tidak dibeli tahuni ini bahkan puluhan tahun sebelumnya, sehingga tidak mungkin ATT akan memiliki dampak langsung,” tambah Perkins.
Pada hari Jumat, Kementerian Pertahanan Inggris mengkonfirmasi pemerintah Inggris telah menyediakan Arab Saudi dengan “presisi senjata dipandu” yang digunakan melawan Yaman, di mana ada hampir 2.000 korban jatuh pada tahun lalu, menurut angka AOAV.
Andrew Smith dari kelompok Kampanye Melawan Perdagangan Senjata mengatakan pemerintah Barat telah memperdagangkan senjata kepada negara-negara lain di daftar AOAV, termasuk Irak, Afghanistan dan Pakistan.
Dia juga mengatakan 80 persen dari senjata yang digunakan di Suriah diperdagangkan Rusia. “Dan selalu sipil yang membayar harga perang. Adegan kekerasan dan kebrutalan di Irak menunjukkan bahwa 12 tahun dari invasi asli situasinya sama buruknya. Situasi kemanusiaan di negara-negara ini hanya dibuat lebih buruk oleh aliran senjata dan warisan perang dan konflik, “kata Smith.
“Yang paling bertanggungjawab adalah negara pengeskpor senajta besar, seperti Amerika Serikat, Rusia, Perancis dan Inggris. Yang harus Anda lakukan adalah mengakhiri semua ekspor militer ke negara-negara tersebut dan menghentikan penjualan senjata ke zona konflik dan rezim represif.”
Peneliti AOAV Jane Hunter, yang bekerja pada laporan itu, mengatakan bahwa menghentikan penggunaan senjata peledak adalah “satu langkah yang paling penting bahwa pemerintah bisa mengambil untuk melindungi warga sipil dari kengerian perang.
“PBB telah menyerukan komitmen politik baru, dan AOAV mendesak pemerintah untuk datang bersama-sama untuk membangun standar internasional yang lebih kuat terhadap pola yang mengerikan ini bahaya” tambahnya.
