Amerika dan Vietnam memiliki sejarah yang suram. Keduanya pernah terlibat dalam salah satu perang terpanjang di dunia ini. Tetapi akhirnya saat ini Amerika memutuskan untuk memungkinkan penjualan peralatan dan persenjataan mematikan ke negara bekas musuh bebuyutannya tersebut.
Hal tersebut diumumkan Departemen Luar Negeri AS Kamis 2 Oktober 2014. Keputusan ini sekaligus mengakhiri larangan penjualan senjata ke negara tersebut setelah berakhirnya perang Vietnam.
Langkah besar ini diambil tidak lepas dari situasi yang makin memanas di Laut China Selatan terkait agresivitas China di perairan tersebut. Vietnam menjadi salah satu negar ayang head to head dengan China dalam soal klaim territorial. Sehingga penjualan alat perang mematikan ini akan ditekankan pada kekuatan maritime.
Definisi tentang apa aset keamanan maritim yang sangat samar-samar dan akan diputuskan berdasarkan kasus-per kasus, seperti semua potensi penjualan peralatan militer. Yang akan memastikan AS mempertahankan kontrol dan mencegah pasukan militer Vietnam.
Hal ini juga menyisakan ruang gerak bagi Vietnam untuk pengadaan aset penerbangan, kata para pejabat Departemen Luar Negeri. Negara ini cenderung memiliki kepentingan dalam helikopter atau pesawat yang dapat digunakan untuk pengawasan maritim, membuka kemungkinan Vietnam mengejar berbagai platform, dari pesawat prop seperti A-29 Super Tucano ke P-8 pengawasan maritim besar Boeing pesawat.
Namun, penjualan langsung tidak diharapkan. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri, yang berbicara latar belakang wartawan, mengatakan Vietnam tidak memiliki peralatan apapun dalam pesanan pada saat ini.
Para pejabat mengatakan kepada wartawan keputusan merupakan hasil dari peningkatan kerjasama antara AS dan Vietnam, termasuk perbaikan Vietnam dalam soal hak asasi manusia. Itu termasuk pembebasan 11 tahanan politik selama setahun terakhir dan peningkatan kebebasan beragama di dalam negeri.
Namun, mereka mengakui bahwa agresi China yang berkembang di wilayah tersebut juga berperan dalam menempatkan fokus pada aset maritim.
“Ini bukan langkah anti-China. Ini bukan sesuatu di mana kita akan merasa kita harus waspada China. Ini benar-benar bergerak di kontinum hal yang kita telah berbicara tentang untuk membantu negara-negara membangun kapasitas maritim. ”
Para pejabat menekankan bahwa definisi apa yang bisa ditransfer terbatas, dan menekankan bahwa Departemen Luar Negeri akan terus memantau situasi hak asasi manusia di Vietnam.
