Perdana Menteri Thailand Jenderal Prayuth Chan-o-cha mengatakan, pemerintahnya masih akan mempertahankan darurat militer. Meski situasi sekarang bisa dikatakan relative tenang, tetapi masih ada gerakan-gerakan di bawah tanah yang mencoba mengganggu pemerintah.
Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan kabinet Selasa, Jenderal Prayuth mengatakan pemerintahnya mungkin mempertimbangkan sebagian mencabut darurat militer di beberapa provinsi. Selama status ini menjadikan rakyat merasa lebih aman tentu akan lebih baik dipertahankan.
Jenderal Prayuth, yang kepala Dewan Nasional untuk Ketentraman dan Ketertiban (NCPO), menekankan bahwa meskipun darurat militer masih utuh, tidak semua dari 10 pasal itu ditegakkan.
Darurat militer diberlakukan secara nasional pada 20 Mei oleh NCPO, yang merebut kekuasaan administratif pada 22 Mei. Jenderal Prayuth mengakui bahwa penerapan darurat militer telah mempengaruhi citra negara, tetapi mengatakan ia terus menjelaskan kepada negara-negara asing situasi nyata di Thailand dan mereka cenderung untuk memahami.
Dia juga mengutip survei pendapat rakyat Thailand mengenai darurat militer, mengatakan bahwa 80 persen dari responden mengatakan mereka tidak terpengaruh oleh hukum dan merasa lebih aman dengan itu. Mencabut darurat militer perlu dipertimbangkan hati-hati dan perlu mempertimbangkan manfaat nasionalnya juga.
Sumber: BBC
