Filipina akhirnya masuk jalur perlombaan senjata dengan meningkatkan kekuatan militernya secara besar-besaran. Peningkatan mulai terjadi pada 2014 dan akan terus berlangsung hingga 201 dengan anggaran militer mencapai 25 miliar peso (US$ 552 juta) dari total anggaran sebesar 3 triliun peso (US$ 66 miliar).
Sekretaris anggaran dan manajemen Filipina Florencio Abad dikutip mengatakan bahwa anggaran militer 25 miliar peso adalah beban terbesar negara itu pada modernisasi militer dalam 20 tahun. Rancangan anggaran akan diserahkan kepada Kongres pada 27 Juli 2015.
Abad mengatakan bahwa anggaran pertahanan ini merupakan bagian dari rencana modernisasi militer lima tahun yang telah disetujui oleh kongres negara itu pada tahun 2013. Menanggapi pertanyaan wartawan, apakah peningkatan belanja militer Filipina dipicu oleh sengketa wilayah Laut Cina Selatan, Abad menyatakan bahwa Filipina perlu untuk “melindungi apa yang secara yurisdiksi menjadi teritorial kami” dan “efektif memantau perkembangan” di kawasan itu.
Pada 2016 anggaran militer telah naik lima kali lipat dari tahun 2013, ketika Filipina harus membangun kembali setelah bencana super topan Haiyan.
Duowei News mengutip sumber militer yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa 25 miliar peso akan digunakan untuk membeli dua korvet, dua pesawat patroli jarak jauh bermesin ganda dan tiga sistem radar pengawasan udara. Sisa dana akan digunakan untuk mengangsur pembelian pesawat serang ringan ke Korea Selatan.
Filipina selama ini mengandalkan banyak armada berusia lebih dari 50 tahun dan menjadi salah satu negara terlemah di Asia Tenggara.
Filipina sebelumnya membeli total 12 pesawat tempur dari Korea Selatan, dua di antaranya akan diserahkan pada bulan November tahun ini. Beberapa analis telah menyatakan bahwa sebelum 2012, ancaman keamanan terbesar yang dihadapi oleh Filipina adalah dari kelompok milisi anti-pemerintah, termasuk Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan Abu Sayyaf. Mereka adalah kelompok pemberontak di Mindanao dan pulau-pulau Jolo dan Basilan yang menuntut otonomi bagi masyarakat Moro di dalam negeri serta New People’s Army (NPA), sayap bersenjata Partai Komunis Filipina. Dari tahun 1990-an, pemerintah Filipina fokus investasi dana militer di pasukan darat untuk mengatasi kelompok pemberontak, dengan angkatan laut dan angkatan udara digunakan terutama untuk memberikan dukungan.
Namun, seperti negosiasi perdamaian antara kelompok pemberontak Moro dan kemajuan pemerintah dan dengan penindasan NPA, Angkatan Darat Filipina (PA) menjadi kurang berguna untuk Angkatan Bersenjata Filipina. Negara ini mengurangi anggaran militer.
Pemerintahan Aquino III telah berubah fokus ke masalah Laut Cina Selatan, dengan meningkatkan pengeluaran militer untuk angkatan laut dan udara. Pada bulan Mei tahun 2013, Aquino III menyetujui dana sebesar 75 miliar peso (US$ 1,7 miliar) untuk proyek modernisasi militer, difokuskan pada peningkatan kekuatan angkatan laut. Dalam lima tahun 2013-2017, pemerintah Filipina berencana untuk mengalokasikan 15 miliar peso setahun untuk upgrade peralatan dan mengimpor sistem senjata angkatan laut dan udara.
